Rp18,2 Triliun Anggaran Haji 2026, Kemenhaj Ingatkan Risiko Jika Salah Kelola

Pemerintah menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran operasional haji 1447 Hijriah/2026 Masehi yang riil, tepat sasaran, dan akuntabel. Di tengah dinamika kebijakan baru Arab Saudi, pengelolaan anggaran yang tidak tepat dinilai berisiko berdampak langsung pada kualitas layanan dan kenyamanan jemaah haji Indonesia.

Foto Ilustrasi yang buat oleh AI (Artificial Intelligence)

Informasi tersebut dilansir dari HIMPUH yang mengutip pernyataan resmi Kementerian Haji dan pihak terkait dalam agenda penguatan tata kelola penyelenggaraan haji. Pemerintah menilai bahwa tantangan haji ke depan tidak hanya soal jumlah jemaah, tetapi juga soal ketepatan pengambilan keputusan anggaran.

Penegasan Kemenhaj Soal Tata Kelola Anggaran Haji

Penegasan ini disampaikan Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU), Jaenal Effendi, dalam agenda Penguatan Tata Kelola dan Penyerahan Alokasi Anggaran Operasional Haji yang digelar di Jakarta pada Rabu (14/1/2026).

Dalam forum tersebut, Jaenal menekankan bahwa seluruh pemangku kepentingan harus memahami bahwa anggaran haji bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan, melainkan dana amanah milik jemaah yang harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab.

“Pengelolaan anggaran haji harus benar-benar riil, tepat sasaran, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika salah kelola, dampaknya akan langsung dirasakan oleh jemaah,” tegas Jaenal, dilansir dari HIMPUH.

Kebijakan Baru Arab Saudi Jadi Tantangan Serius

Salah satu tantangan utama penyelenggaraan haji 2026 datang dari kebijakan baru Pemerintah Arab Saudi, khususnya terkait pembayaran layanan Masyair yang mencakup Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Jaenal menjelaskan bahwa Arab Saudi kini menerapkan batas waktu pembayaran yang lebih ketat. Kebijakan ini menuntut pemerintah Indonesia untuk mengambil keputusan anggaran secara cepat, tepat, dan strategis agar tidak merugikan jemaah.

Keterlambatan pembayaran layanan Masyair berpotensi menimbulkan sejumlah dampak serius, mulai dari hilangnya lokasi tenda strategis di Mina, keterbatasan fasilitas, hingga menurunnya kualitas layanan selama puncak ibadah haji.

“Hal yang perlu digarisbawahi adalah agar kita semua benar-benar mengikuti arahan Bapak Menteri, terutama dalam menyampaikan kebutuhan yang bersifat prioritas dan riil,” ujar Jaenal.

Risiko Salah Kelola Anggaran Haji

Menurut Kemenhaj, risiko salah kelola anggaran haji tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan nilai anggaran yang mencapai Rp18,2 triliun, kesalahan kecil dalam perencanaan atau pelaksanaan dapat berdampak besar.

Beberapa risiko yang dapat muncul akibat pengelolaan anggaran yang tidak tepat antara lain:

• Penurunan kualitas akomodasi jemaah di Arab Saudi
• Keterbatasan layanan transportasi selama puncak haji
• Ketidaknyamanan jemaah saat wukuf dan mabit
• Pemborosan dana jemaah akibat alokasi yang tidak efisien

Oleh karena itu, pemerintah meminta seluruh satuan kerja untuk lebih disiplin dalam menyusun perencanaan anggaran yang berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

Koordinasi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Utama

Dalam forum tersebut, Jaenal Effendi juga menyoroti pentingnya koordinasi antara satuan kerja daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dengan Ditjen PE2HU. Koordinasi yang solid dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga ketertiban penyerapan dan penggunaan anggaran.

“Koordinasi ini penting agar penyerapan, penggunaan, dan pengelolaan biaya operasional dapat berjalan tertib. Kita harus selalu mengingat bahwa dana yang digunakan merupakan dana jemaah,” tegasnya.

Tanpa koordinasi yang baik, potensi keterlambatan realisasi anggaran dan kesalahan alokasi dapat meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada pelayanan jemaah di lapangan.

Pakta Integritas, Wujud Komitmen Transparansi

Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola yang bersih dan transparan, seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang hadir dalam kegiatan tersebut menandatangani Pakta Integritas.

Penandatanganan Pakta Integritas ini menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa anggaran haji dikelola secara jujur, profesional, dan sesuai aturan. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana haji.

Dilansir dari HIMPUH, Kemenhaj menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas.

Rincian Anggaran Haji 2026 Capai Rp18,2 Triliun

Untuk penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M, total kebutuhan anggaran tercatat sekitar Rp18,2 triliun. Sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk kebutuhan di Arab Saudi, seperti:

• Akomodasi jemaah
• Konsumsi selama di Tanah Suci
• Transportasi lokal
• Layanan Masyair

Selain itu, komponen besar lainnya adalah biaya penerbangan haji, yang setiap tahunnya menyerap porsi signifikan dari total anggaran. Sementara kebutuhan operasional di dalam negeri akan disalurkan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara terukur dan bertahap.

Penguatan SDM dan Diskusi Lanjutan

Direktorat Jenderal PE2HU menyatakan akan membuka ruang diskusi lanjutan guna memastikan penguatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan anggaran haji.

Penguatan SDM dinilai penting agar seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama terkait prioritas anggaran, kebijakan Arab Saudi, serta standar layanan jemaah.

Langkah ini diharapkan dapat memastikan penggunaan anggaran operasional haji yang tepat guna, efektif, dan berorientasi pada keselamatan serta kenyamanan jemaah.

Menjaga Amanah Dana Jemaah

Pengelolaan anggaran haji bukan hanya soal administrasi keuangan, melainkan amanah besar yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Dengan anggaran mencapai Rp18,2 triliun, pemerintah dituntut untuk menunjukkan tata kelola yang profesional dan transparan.

Sebagaimana dilansir dari HIMPUH, Kemenhaj berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama menjaga kepercayaan jemaah, sehingga penyelenggaraan haji 2026 dapat berjalan lancar, aman, dan bermartabat.