Timwas DPR Soroti Tingginya Angka Kematian Jemaah Haji
Jakarta – Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI mengungkapkan sejumlah temuan penting selama pelaksanaan ibadah haji 2025 yang perlu segera dievaluasi dan diperbaiki, terutama terkait aspek kesehatan dan pelayanan jemaah di Arab Saudi.
Jamaah haji dari berbagai negara termasuk Indonesia berjalan kaki di samping deretan bus yang tidak bisa bergerak karena terjebak kemacetan di Muzdalifah, Makkah, Arab Saudi, Jumat (6/6/2025). (ANTARA FOTO/ANDIKA WAHYU)
Anggota Timwas DPR RI, Edy Wuryanto, menyebutkan bahwa tingginya angka kematian jemaah haji asal Indonesia menjadi sorotan serius dari pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, hal ini menunjukkan masih lemahnya pelaksanaan Istitha’ah kesehatan atau penilaian kemampuan kesehatan jemaah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
"Seleksi kesehatan harus dilakukan secara ketat menjelang keberangkatan, bukan hanya saat pendaftaran haji yang dilakukan 10 hingga 15 tahun sebelumnya," ujar Edy, yang juga merupakan anggota Komisi IX DPR RI. Ia menegaskan bahwa skrining ulang kesehatan menjadi kewajiban negara dalam menjamin keselamatan jemaah.
Edy mengungkapkan lebih dari 200 jemaah haji Indonesia wafat di Tanah Suci, dan hal ini harus menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga martabat bangsa. Ia mendesak pemerintah untuk memperkuat instrumen pemeriksaan kesehatan, khususnya bagi kelompok lanjut usia dan jemaah dengan penyakit penyerta.
Sementara itu, anggota Timwas lainnya, Singgih Januratmoko, mengungkapkan permasalahan teknis dalam pelaksanaan ibadah haji. Ia menemukan adanya ketidaksinkronan data antara pemerintah Indonesia dan perusahaan syarikah pengelola layanan haji di Arab Saudi.
"Kurangnya koordinasi menyebabkan jemaah banyak yang terpisah dari keluarganya. Selain itu, kami juga menemukan distribusi makanan yang tidak merata, tenda yang tidak mencukupi, transportasi yang tidak terkoordinasi, serta keterlambatan distribusi makanan," jelas Singgih.
Ia menekankan pentingnya perbaikan pada sistem pendataan dan pemanfaatan teknologi informasi, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sejak awal proses persiapan haji.
Timwas DPR meminta kementerian terkait dan Badan Pengelola Haji segera melakukan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan ibadah haji tahun-tahun mendatang dapat berjalan lebih baik, aman, dan bermartabat bagi seluruh jemaah.
